Breaking

logo

Kamis, 22 November 2018

JAKSA KPK MINTA MAJELIS HAKIM MENOLAK NOTA KEBERATAN TERDAKWA LUCAS

JAKSA KPK MINTA MAJELIS HAKIM MENOLAK NOTA KEBERATAN TERDAKWA LUCAS

JAKARTA,  Jombang Pos - Jaksa KPK minta majelis hakim menolak nota keberatan terdakwa Lucas atas surat dakwaan. Jaksa ingin hakim melanjutkan persidangan Lucas dengan memeriksa saksi-saksi.

Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, menolak keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum dan terdakwa (Lucas), menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum," ujar jaksa Nur Haris saat membacakan tanggapan eksepsi Lucas dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Jaksa menyebut Pengadilan Tipikor berwenang menangani perkara merintangi penyidikan yang diatur Pasal 21 UU Tipikor. Contoh perkara yang sudah diadili Pengadilan Tipikor antara lain Fredrich Yunadi, Miryam S Haryani, Muchtar Ependy, dan Said Faisal.

Uraian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Demikian pula KPK juga berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, penasihat hukum dan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan dalil yang tidak berdasar," jelas jaksa.

Selain itu, jaksa enggan menanggapi penasihat hukum Lucas yang menyatakan surat dakwaan tidak disusun sempurna. Menurut jaksa, surat dakwaan disusun tidak hanya dari keterangan saksi, tapi juga barang bukti elektronik.

Oleh karena itu, segala dalil penasihat hukum harus dikesampingkan," ucap jaksa.

Dalam perkara ini, pengacara Lucas didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. Lucas didakwa bersama-sama seorang wanita bernama Dina Soraya.

Eddy Sindoro merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Group yang dijerat KPK sebagai tersangka berkaitan dengan pengurusan perkara di pengadilan. Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak 2016 dan kabur ke luar negeri selama 2 tahun sebelum menyerahkan diri.

Menurut jaksa KPK, Lucas diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.
(Muis)

Attention : Segala Jenis Bentuk Berita yang terdapat di situs Jombang Pos Berdasarkan Dari Sumber Online dan Lapangan Secara Langsung, Untuk Klarifikasi Mengenai Pemberitaaan silahkan klik disini